Jakarta, Rabu (14/6/2023) dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintahan Tahun 2023, Presiden RI Jokowi mengingatkan kembali kepada para pejabat negara mengenai soal APBN dan APBD yang alokasinya sering dianggap absurd dan tidak optimal. Jokowi juga menyentil para pejabat negara yang sering menggunakan uang negara untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan bisnis, rapat-rapat yang memakan anggaran yang menyampai angka miliyaran.
Dalam pidatonya Jokowi menyebtukan beberapa point penting, yaiu pertaman Jokowi menjelaskan bahwa mencari uang itu sangatlah susah. "Memang cari uang sangat sulit, baik lewat pajak, PNBP, royalty, ataupun dividen, ya tidak mudah. Saya tegaskan sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ungkap Jokowi.
Point kedua, Jokowi ungkap soal lemahnya pengawasan yang ada di Indonesia, lemahnya pengawasan di Indonesia mengenai APBN menyebabkan seringnya terjadi alokasi APBN yang tidak optimal. "Kita memang lemah di sisi itu (pengawasan). Kalau tidak diawasi, hati-hati. Kalau tidak cek langsung, dipelototi satu satu. Hati-hati, kita lemahnya di situ" ucap Jokowi.
Point selanjutntya, Jokowi menyindir perihal seringnya penyelahgunaan APBN. Dana untuk penanganan stunting juga tidak optimal, Jokowi menyebutkan bahwa dana untuk stunting sebanyak 10 miliyar, setelah di cek sama Jokowi di APBD Mendagri (Menteri dalam negeri) ternyata dana 10 miliyar itu 3 miliyar digunakan untuk dinas, rapat 3 miliyar, penguatan pengembangan sampai 2 miliyar.
"Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini?" tanya Jokowi.
"Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang lain-lain itu Rp 2 miliar, Rp 8 miliar itu dibelikan telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya seperti itu," ujar dia. Jokowi meminta agar anggaran APBN lebih efektif.
Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya mengenai dana untuk UMKM. Dana sebesar 2,5 miliyar, 1,9 miliyar dialoksikan untuk honor dan perjalanan dinas, sisa 600 juta pun tidak jelas. Dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang dianggap Jokowi tidak konkret.
"Mereka pakai istilah pemberdayaan/ pengembangan/ istilah-istilah yang absurd. Yang langsung ajalah, kan mestinya untuk beli mesin, untuk pameran/ jadi jelas," ucap Jokowi.
Reporter: Gina Nabillah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ig: ginabil_
Sumber: Suara.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar